DutaRakyat.Id, Ambon– Isu retaknya hubungan antara Gubernur Maluku Henderik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath menjadi perhatian serius Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku.
DPD KNPI Maluku menilai disharmoni di tingkat pimpinan daerah berpotensi menghambat laju pembangunan serta menciptakan ketidakstabilan birokrasi.
Bidang Pengolahan Opini Publik DPD KNPI Maluku, Muhammad Fahrul Kaisuku, menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara dua pucuk pimpinan tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan masyarakat.
“Ketegangan ini harus segera diakhiri. Maluku membutuhkan pemimpin yang solid, bukan terpecah. Jika retakan itu dibiarkan, dampaknya langsung terasa pada lambannya pembangunan, terganggunya pelayanan publik, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat,” ujar Fahrul.
Ia menyampaikan, KNPI Maluku, di bawah kepemimpinan Ketua DPD Arman Kalean, terus menyerukan pentingnya menjaga kesatuan visi pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh elemen pemuda harus membantu mencairkan suasana serta mendorong terbangunnya kembali komunikasi politik antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Sebagaimana arahan Ketua DPD KNPI Maluku, Bung Arman Kalean, semua pemuda Maluku punya tanggung jawab moral untuk mengawal persatuan. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan menjadi alasan stagnasi. Pemuda harus hadir sebagai jembatan, bukan penonton apalagi berperan sebagai lakon profokatif,” tambah praktisi media mainstream itu.
Ia menegaskan, tagline “Par Maluku pung Bae” harus kembali diperkuat dan dijadikan kompas bersama seluruh pemimpin daerah.
Menurutnya, slogan tersebut bukan hanya semboyan, melainkan seruan untuk menempatkan masa depan Maluku di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita ingin Gubernur dan Wakil Gubernur kembali dalam satu visi besar: membangun Maluku dengan kerja yang fokus, kolaboratif, dan bebas dari konflik internal,” kata Fahrul.
DPD KNPI atas nama Pemuda di seantero Maluku berharap, kedua pimpinan daerah HL-AV dapat segera meredakan ketegangan dan menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Persatuan di tingkat elite, menurut Fahrul, akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pembangunan dan stabilitas daerah.***
