DutaRakyat.Id, Namrole– Dukungan terhadap Rohalim Boy Sangadji (RBS) untuk menakhodai DPD Partai Golkar Provinsi Maluku terus mengalir. Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada RBS sebagai calon Ketua DPD Golkar Maluku periode mendatang.
Pernyataan dukungan itu disampaikan melalui rapat pleno DPD Golkar Buru Selatan yang dipimpin langsung Ketua DPD, Asriadi Tomia, pada akhir pekan ini. Dalam rapat tersebut, seluruh jajaran pengurus sepakat secara bulat menetapkan RBS sebagai figur terbaik untuk membawa Golkar Maluku ke arah yang lebih maju dan solid.
“Rapat pleno telah selesai dilaksanakan dan menetapkan Saudara Rohalim Boy Sangadji sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh pengurus,” ujar Asriadi Tomia kepada wartawan usai pleno.
Asriadi menilai, kepemimpinan RBS terbukti efektif dan berpengaruh positif selama memimpin Depidar SOKSI Maluku, organisasi sayap Golkar yang dikenal aktif dengan berbagai program kerakyatan. Menurutnya, rekam jejak tersebut menjadi modal kuat untuk membangun kembali kejayaan Golkar di Maluku.
“Ketika RBS memimpin Depidar SOKSI, organisasi itu hidup dan menjadi sorotan karena programnya nyata serta menyentuh kebutuhan rakyat. Jika semangat itu dibawa ke Golkar Maluku, saya yakin cita-cita Ketua Umum Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan kejayaan partai akan terwujud,” tegas Asriadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Golkar Buru Selatan menaruh harapan besar agar partai berlambang pohon beringin itu mampu kembali merebut kursi pimpinan DPRD Maluku pada periode mendatang.
“Golkar harus kembali menjadi rumah besar rakyat Maluku. Dengan RBS di pucuk pimpinan, kami optimistis Golkar akan lebih dekat dengan masyarakat dan berani mengambil langkah-langkah politik strategis demi kemajuan daerah,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen politik, DPD Golkar Buru Selatan akan segera menyerahkan surat dukungan resmi kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku di Ambon sebelum Musyawarah Daerah (Musda) digelar.***
