DutaRakyat.Id, Ambon — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku menggelar audiensi dengan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, Senin (1/12), untuk membahas pengawalan dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan santai tersebut, KNPI secara tegas menyuarakan agar penggunaan dana pinjaman dilakukan secara transparan dan tepat sasaran demi menghasilkan pembangunan yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menekankan bahwa dana pinjaman dalam jumlah besar tidak boleh hanya menghasilkan proyek fisik tanpa dampak ekonomi.
Ia meminta Komisi III memperketat fungsi pengawasan terutama dalam pembahasan Ranperda APBD.
“Kami berharap Komisi III memastikan anggaran pinjaman Rp1,5 triliun benar-benar diarahkan pada sektor infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Arman.
Ia menambahkan, setiap proyek yang dibiayai harus bersifat produktif, berorientasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Arman menegaskan KNPI siap menjadi mitra kritis dan konstruktif DPRD Maluku dalam memantau pelaksanaan pembangunan agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh sekadar menghadirkan fasilitas fisik, tetapi wajib menimbulkan pergerakan ekonomi,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, menyambut baik peran pemuda dalam mengawal kebijakan publik.
Ia memastikan pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar pemanfaatan dana pinjaman tidak melenceng dari tujuan awal.
“Kami akan memastikan item pembangunan yang dibiayai pinjaman ini memberi hasil nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa kontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Alhidayat.***
