DutaRakyat.id,Ambon— Sekretaris Jenderal Jaringan Aspirasi Rakyat (JAR) Maluku, Kuba Boinauw, angkat bicara terkait rentetan tawuran dan tindakan kekerasan yang terjadi di Maluku dalam beberapa waktu terakhir.
Pasalnya, Kuba menilai, persoalan tersebut terkesan dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa.
Menurut Kuba, tawuran yang terjadi bukan merupakan kehendak masyarakat Maluku yang sejak dulu dikenal sebagai tanah pela gandong, wilayah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan keadilan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan eskalasi benturan antar kelompok pemuda yang diduga dipicu oleh oknum tertentu.
“Beta mau tegaskan, ini bukan soal keributan biasa. Ini jeritan orang basudara yang meminta keadilan,” tegasnya, dalam rilis yang diterima media ini, Sabtu (10/01/2026).
Kuba menyoroti kasus pembacokan terhadap Gozi Rumain yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Menurutnya, lambannya penegakan hukum dalam kasus tersebut menunjukkan kegagalan negara menghadirkan keadilan bagi rakyat.
“Kalau darah orang Maluku sudah jatuh ke tanah lalu pemimpin hanya menonton dari jauh, itu bukan pemimpin. Itu pengkhianatan terhadap amanah,” ujarnya.
Ia menilai, sebagai Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa seharusnya berdiri di garis depan memimpin penyelesaian konflik, memanggil aparat, serta memastikan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Namun, Kuba menilai Gubernur belum menunjukkan kepedulian maksimal terhadap korban, khususnya dari Kailolo, Kei, dan Seram Bagian Timur.
Padahal, tawuran antar kelompok di lingkungan STAIN Ambon disebutnya bukan persoalan ringan karena telah menimbulkan korban luka dan trauma sosial yang sampai kini belum dipulihkan secara adil.
“Ini terjadi di lembaga pendidikan, tempat orang cari ilmu, bukan tempat tumpahkan darah. Tapi negara justru diam,” tegasnya.
Kuba juga mempertanyakan respon cepat Gubernur saat menangani bentrok di Liang, Kabupaten Maluku Tengah, yang disebutnya berbeda dengan penanganan konflik di Stain.
“Beta mau tanya secara terbuka: kenapa tawuran yang makan korban ini dibiarkan, sementara konflik lain langsung didatangi? Ini ada apa?” katanya.
Ia menegaskan, dalam nilai pela gandong, keadilan tidak boleh pilih kasih dan luka satu orang adalah luka bersama. Ketika pemimpin hanya hadir di konflik tertentu namun absen di konflik lain, maka bukan hanya rasa aman yang rusak, tetapi juga martabat kepemimpinan.
“Kalau pemimpin hanya datang ketika kamera menyala, tapi absen saat rakyat berdarah, itu bukan pemimpin orang Maluku,” tegasnya.
Menurut Kuba, pembiaran konflik tanpa kehadiran dan langkah nyata dari Gubernur memperkuat penilaian publik bahwa kepemimpinan Maluku sedang kehilangan arah.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Maluku membutuhkan pemimpin yang hadir secara nyata, berani, adil, dan berdiri bersama rakyat, bukan sekadar tampil di baliho dan podium pidato.
