DutaRakyat.id,Ambon— Komisi II DPRD Provinsi Maluku tegaskan komitmennya mengawal ketersediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Maluku, khususnya daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan kalau BBM itu kebutuhan vital yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pemerintahan hingga transportasi.
“BBM ini faktor utama yang menggerakkan aktivitas di Maluku, sehingga kuotanya harus tetap terjaga,” kata Irawadi ke media ini, Jumat (17/04/2026).
Menarik Dibaca. . .
Ia menjelaskan bahwa selama ini kuota BBM untuk Maluku kerap mengalami fluktuasi. Karena itu, pihaknya berkomitmen memastikan jatah BBM tidak mengalami penurunan setiap tahun, meski penetapannya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Selain kuota, distribusi BBM juga menjadi perhatian serius. Menurut Irawadi, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat proses distribusi sangat bergantung pada cuaca serta transportasi laut dan darat.
Ia mencontohkan keterlambatan distribusi BBM di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Desember lalu akibat cuaca buruk sempat menyebabkan kelangkaan di Tiakur. Dampaknya, harga BBM jenis Pertamax melonjak hingga Rp30 ribu per liter. “Ini menunjukkan distribusi BBM di wilayah kepulauan masih menghadapi tantangan besar,” ujarnya.
Kendala infrastruktur seperti jalan rusak, longsor, hingga jembatan putus di sejumlah wilayah juga turut memperlambat penyaluran BBM, terutama di daerah terpencil.
Di sisi lain, keterbatasan armada pengangkut BBM menjadi persoalan lain yang dihadapi. Irawadi menyebut jumlah mobil tangki yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan distribusi di Maluku.
Komisi II, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Pertamina serta sejumlah perusahaan terkait, seperti PT Elnusa Patraniaga dan PT Patra Logistik, untuk membahas penambahan armada distribusi.
Ia juga menyoroti distribusi BBM ke wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang masih disuplai dari Depot Masohi, dengan waktu tempuh menuju Piru mencapai tiga hingga lima jam. “Rentang kendali distribusi ini cukup panjang dan menjadi tantangan tersendiri,” katanya.
Komisi II DPRD Maluku tegas Irawadi, terus mengawal tiga aspek utama, yakni ketersediaan kuota, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga BBM di tingkat masyarakat.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat telah menjamin ketersediaan BBM di Maluku tetap aman, dengan sistem cadangan pasokan yang disiapkan hingga sekitar 20 hari ke depan.
“Kami pastikan pengawasan terus dilakukan, agar masyarakat tidak terdampak, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” demikian ungkapan Ketua Komisi II DPRD Maluku. {Duta Group}
